AHOK DAN EVIE EFFENDIE; DUA PENISTA DIUJUNG NASIB YANG BERBEDA

Seorang pasien yang kebanyakan minum obat tanpa mendapatkan kontrol dari seorang dokter biasanya ia terkena overdosis, atau penggunaan obat yang salah pakai tidak sesuai dengan penyakit yang ia idap. Itu lah ciri orang yang gatal berbicara masalah agama tapi tidak didasari oleh batasan-batasan standar dalam memahami agama terutama kefatalan tafsir al-Qur’an yang diotak-atik gathuk sesuai selera lidahnya. 

Kalau kita lihat zaman yang kian pekik ini, pekik takbir, pekik bid’ah, pekik kafir dan pekik-pekikan lainnya banyak sekali Ustadz model banderol KW atau kualitas KW tapi banyak digemari anak muda. Kalau dalam buah, istilahnya adalah Mateng Karbitan. Itulah yang terjadi pada kasus saat ini yang dialami oleh Evie Effendie.

Terkadang banyak tipe-tipe orang yang berbeda dalam menyampaikan agama, memang sesuai “bahasa kaumnya” atau lokalitas geografis dan budayanya. Evie Effendi saya lebih nyaman menempatkan dia sebagai seorang Stand Up Komedian atau seorang motivator, kenapa seperti itu? Ya sangat jelas berbeda dengan Ustadz-Ustadz lainnya yang memang bertahun-tahun belajar di Pondok Pesantren. Secara kualitas pemahaman agama atau teks. 

Dalam kasus ini, Evie telah dan sangat menistakan bahkan lebih menistakan dari pada kasus Ahok yang sebelumnya. Boleh jadi, Ahok lebih memahami ayat al-Qur’an ketimbang Evie. Memang keduanya menyampaikan ayat yang berbeda, tapi Ahok mempunyai legitimasi otoritatif atas dasar tafsir al-Maidah ayat 51, dari pada Evie Effendie dalam menafsirkan dan memahami surah al-Dluha ayat 7. 

Jika kita bicara Tafsir, tentunya harus mengacu pada pendapat para Ulama Mufassirin (Ahli Tafsir). Rujukan kita amatlah banyak, ada tafsir al-Thabari, Ibn Katsir, At-Tahrir ibn ‘Asyur, Tafsir Munir, al-Mizan, Jalalain, dan yang kontemporer adalah tafsir Al-Mishbah karya Prof. Quraisy Shihab. Dalam al-Maidah ayat 51 yang disampaikan Ahok sebetulnya adalah perkataan Gus Dur beberapa tahun lalu, pertanyaannya, apakah Gus Dur punya dasar atas Tafsir itu? Jelas, ada dasarnya banyak sekali para Mufassirin yang menafsirkan “Auliya” bukan pemimpin tetapi teman dekat. 

Muhammad ibn Jarir al-Thabari, misalnya, menafsirkan kata Auliya’ dengan anshar wa hulafa’ (penolong-penolong dan aliansi-aliansi atau teman-teman dekat) (al-Thabari, Jami‘ al-Bayan 8: 507). Terjemahan yang mendekati dengan penjelasan al-Thabari adalah terjemahan M. Quraish Shihab atas kata tersebut: ‘para wali’ (teman dekat dan penolong) (Q. Shihab, al-Qur’an dan Maknanya, h. 117). Singkat kata, baik al-Thabari maupun Quraish Shihab tidak menafsirkan kata tersebut dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan.

Apa yang dikatakan oleh Ahok bisa jadi tidak salah, karena ada dasar tafsir ulama yang menjelaskannya, dan memang di surah al-Maidah 51 itu ikhtilaf pendapat para Ulama tentang makna Auliya’. Sangat berbanding jauh dengan apa yang dikatakan Evie Effendie dengan tafsirnya yang sangat tidak mendasar dan ngaco. 

Evie Effendie dalam konteks ini telah melakukan Tahrif (pembohongan, atau penyelewengan makna al-Qur’an) seharusnya ini yang dikatakan sebagai penista agama yang teramat dahsyat di zaman ini. Tafsir Evie Effendie sangat tidak punya dasar yang jelas dan tidak punya legitimasi otoritatif dari para Ulama tafsir. Dan yang paling penting sangat tak layak dia dipanggil Ustadz. Bisa kita cek di semua kitab Tafsir, baik itu Tafsir Tanwirul Maqbas, Ibnu Katsir, as-Shawi, dan lain sebagainya  tidak ada satu Tafsir pun yang menjelaskan apa yang dikatakan Evie Effendi. Semua Ulama Tafsir sepakat bahwa di ayat itu Nabi Muhammad tersesat di perjalanan bukan sesat secara akidah atau keyakinan seperti yang dimaksud Evie. 

Evie mengatakan "Setiap orang itu SESAT awalnya, ضآلا فهدى. Muhammad TERMASUK (Termasuk Sesat). Maka kalau ada yang Muludan (Maulid Nabi), ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad". 

Dalam diksi ini kalau kita pahami, Evie menafsirkan Sesat adalah lawan kata dari Hidayah (petunjuk) berarti sudah jelas yang dimaksud menurutnya adalah sesat secara keyakinan bukan dalam keadaan di perjalanan seperti yang disepakati oleh para ahli tafsir. Dalam konteks ini, Evie telah menyelisihi semua pendapat Ulama Tafsir dan ini kebodohan dan kesesatan yang luar biasa bahasa zaman now “penistaan”. 

Namun, sayang beribu sayang, nasib berkata lain Sang Penista yang pertama seorang gentelmen tak takut dan berani mengikuti proses dan prosedur hukum yang ada dengan keikhlasan dirinya yang dicaci-maki hingga didemo berjilid-jilid yang ditunggangi kepentingan politik juga, tapi tetap ia gagah pemberani. Berbeda dengan Ustadz karbitan satu ini, sekali diserang langsung mlempem Playing Victim dengan jurus sendu-sendu nangis di depan kamera dan minta maaf. 

Seharusnya hukumnya lebih berat, karena sangat jelas penistaan dan pembodohan untuk Ustadz yang baru hijrah dan so tahu tentang agama itu.

ISLAM DADAKAN MODEL KAMPRET

Simbolik Jidat Hitam

Sebenarnya gue mau nyoba nulis gaya anak Jakarte yang agak millenial lah kira-kira, capek gue nulis serius, kadang bikinnya pake mikir tapi yang bacanya dikit, ibarat gedung mewah pencakar langit tapi jarang dilirik. 

Islam Dadakan gue kira judulnya agak lumayan menarik, biar mirip tahu bulat yang sering digoreng dadakan lima ratusan. Ada orang nanya nih, Islam Dadakan itu apa sih?. Islam Dadakan itu banyak dianut sama manusia pentol korek, dalam bahasanya paman Sam itu Reborn Islam, seakan-akan ia terlahir kembali menjadi manusia suci dan so suci. 

Tipologi Islam Dadakan itu pertama, kalau ada isu sensitif tentang Islam dia kapitalisir, contoh “ulama kita didiskriminasi, kita harus melawan rezim thoghut ini”. Islam Dadakan biasanya terobsesi dengan hal-hal kampret macam ini. Kepentingan umat dikebiri, Islam terdiskriminasi, China merajalela, apa lah jargon yang tepat untuk menarik dan menggesek pentol korek. 

Kedua kampret ini kalau berpolitik ngelacurin agama, Tahlilu Kulli Thariq (menghalalkan segala cara). Playing victim seakan agamanya tertindas, Tuhannya teraniaya. Oh my god. Drastis banget! Gue gak yakin dia beriman atas Tuhan yang maha perkasa, toh Tuhannya masih dia bela. 

Ketiga, kalau ada tokohnya terjerat kasus, Islam Dadakan ini menuduhnya dengan “itu ketidakadilan, itu konspirasi Yahudi”. Woy, brother fillah, Yahudi masih sibuk lu bawa-bawa. Emang kampret lu ya! Jauh banget Tuduhan lu nyampe ke Yahudi. Masya Allah. Istigfar dah gue. 

Tipologi keempat, Islam Dadakan ini karena dia merasa suci terlahir kembali sebagai Islam, ia mengkafirkan dan menyesatkan selain golongannya “Syiah sesat, Syiah buatan Yahudi, Ahmadiyah sesat, NU tukang Bid’ah Churafat”. Tentunya model khawarij modern, tapi gak modern juga sih. Itu masih gaya lama sebenarnya. 

Kelima, Islam Dadakan ini akan menyatu pada gerakan Syariahisasi UU di Indonesia, memang pada awalnya mereka banyak yang memperjuangkan Khilafah dan Negara Islam. Mereka bergabung di Ansharut Tauhid, setelah itu menjadi Ansharud Daulah, dan terakhir pada ujung benang yang sama yaitu Ansharusy Syari’ah. Gerakan ini memang, ingin menegakkan khilafah, jika khilafahnya gak sukses, maka ia akan berusaha mendirikan negara Islam, jiga gak sukses juga, minimal dia ikut di parlemen dan merubah Undang-undang. Keren kan? 

Keenam, Islam Dadakan ini sering bikin musuh palsu, musuh palsu ini dia rekayasa seakan-akan asli dan akhirnya jadi fitnah akbar. Gokil, keren banget strateginya. Model gaya post truth, omongan bulshit tapi dijadikan kebenaran. Kata para pengamat sih emang dampak dari politik global tentang isu politik identitas. Tapi keren juga sih, kok bisa musuh palsu dia bikin macam PKI, yang udah lama hilang gitu loh, dia bikin  sedramatis mungkin dengan raut wajah yang mengkhawatirkan “PKI bangkit!”, Gokil, ia kira ini Yaumul Ba’ats. 

Terakhir, tipologi kampret Islam Dadakan ini adalah menuhankan Google, sebenarnya kebanyakan mereka adalah madzhab googlisme. Tanpa google, mereka tak mampu berdalil, habis paket kafir lagi. Hahahaha. Lupa lagi! Masya Allah antum gokil beuuuddd! Tapi gak papa sih, manusia modern memang banyak yang menuhankan Google, bisa jadi Google menurut anda lebih pintar dari pada imam madzhab, para mujtahid. 

Dah itu aja lah!. Tipologi Islam Dadakan ala Kampret, kalau kecebong pegimane? Cebong suruh nyebur aja biar jadi kodok, nanti suruh pada mikir dah. Biar gak berantem terus. Dadaaaahhh. Enjoy Your Life, brother fillah. 

NU DAN DEMOKRASI

Gus Dur

Oleh: Abdurrahman Wahid

Nahdlatul ‘Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang sangat besar. Pihak-pihak yang berlainan memiliki perkiraan berbeda-beda mengenai jumlah warganya, ada yang mengatakan 35 juta orang, sementara Muhammadiyah memiliki warga 28 juta orang. Tetapi badan intelijen sebuah negara jiran mempunyai data berbeda dari perkiraan di atas, menurut mereka jumlah warga NU ada 60 juta orang sedangkan Muhammadiyah 15 juta orang. Sementara badan Intelejen kita sendiri memperkirakan angka 90 juta warga NU dan 5 juta orang warga Muhamadiyah. Penulis tidak mengerti mana yang akurat diantara ketiganya tetapi yang pasti NU memiliki warga berjumlah terbesar saat ini.

Walau terbesar, tetapi warga NU adalah paling yang terbelakang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Ketika menjadi Presiden, penulis membuka sebuah pertemuan ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatu ‘Ulama) yang hanya diikuti 200 orang dengan kualifikasi Doktor dan Master (S3 dan S2). Ini menunjukan betapa miskinnya NU dalam soal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Jelas dengan demikian, perbandingan antara tenaga terdidik dan rakyat awam kelas bawah sangatlah timpang di lingkungan NU. Ini terlihat pada pembangunan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU yang berfokus pada sekolah dan madrasah. Tampak hanya pendidikan tingkat menengah ke bawah yang banyak dimiliki NU, bukannya Perguruan Tinggi. Banyaknya tenaga terdidik NU dimanfaatkan oleh sekian banyak Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari berbagai kalangan, menunujukan ketidakmampuan NU sendiri untuk menampung mereka sebagai tenaga pengajar maupun tenaga ahli yang bertugas di berbagai bidang.

Situasi seperti itu juga tidak sedikit didorong oleh sebuah kecendrungan yaitu untuk lebih mementingkan bidang studi keagamaan daripada bidang-bidang lain. Ketika dengan bangga orang NU menyebutkan Kyai “Polan” mendirikan Pesantren “anu” di suatu daerah, hal itu menutupi kenyataan, di bidang-bidang studi non-keagamaan justru perhatian lingkungan NU sangat sedikit. Penulis masih ingat betapa banyak pemuka NU mencibirkan penulis yang bersekolah pada Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), karena penulis tidak menyebutkan pesantren tempat ia belajar. Memang penulis tidak mengemukakan ia mengaji kitab kuning tiga kali tiap minggu di Pesantren Al-Munawwir (Krapyak Yogyakarta), yang disebutnya hanyalah pendidikan formal di SMEP Yogyakarta.

*****

Namun kenyataan ini menunjukkan sebuah kenyataan lain, yaitu bahwa NU memiliki akar budaya yang sangat kuat dan dalam homogenitas kultural para warganya, seperti terlihat dalam pengajian-pengajian, bertahlil, berkenduri dan berhalal bil halal. Dalam acara haul (peringatan hari wafat seseorang) terlihat keterikatan warga NU kepada lingkungan budaya mereka, seperti juga terlihat dalam ziarah ke berbagai Makam dan Pondok Pesantren tampak sangat sibuk dengan acara-acara ziarah tersebut. Hingga ada adagium  “kalau ingin mengenal dan dikenal massa NU, masukilah lingkaran ziarah tersebut.”

Akan lebih lengkap lagi jika ziarah-ziarah keagamaan itu dilengkapi juga dengan sebuah kegiatan lain yang “berwatak NU”, yaitu kebiasaan mengundang para penghafal kitab suci Al-Qur’an. Mereka merupakan elite tersendiri dalam lingkungan NU. Berkali-kali penulis menerima pemberitahuan dari orang-orang yang menyatakan “Gus Ulinnuha dan istrinya baru saja kita undang berkhataman Al-Qur’an di rumah ini.” Gus Ulinnuha adalah sepupu KH A. M. Sahal Mahfudz, Rais Aam NU sekarang, sedangkan istrinya adalah putri KH Arwani, penghapal Al-Qur’an dari kota Kudus. Suami-istri penghapal Al-Qur’an itu bahkan sering datang ke Jakarta, di undang oleh kalangan “cabang atas” kota metropolitan itu.

Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan “bangkitnya” berbagai pagelaran kesenian agama, seperti hadrah/rebana. Jika di tahun 50-an dan 60-an, Dr. Thaha Hussein  “mereformasikan” bahasa dan sastra arab untuk menjadi wahana perubahan sosial di negeri-negeri Arab, karena sebelumnya bahasa dan sastra Arab tidak pernah menjadi wahana perubahan sosial di negeri ini. Hasilnya bahasa dan sastra Arab tetap menjadi wahana komunikasi agama di kalangan para santri dan dengan demikian tetap berwatak tradisional. Inilah yang ditangkap NU, terbukti dari banyaknya perkumpulan-perkumpulan seperti itu di lingkungan NU.

*****

Jelaslah dengan demikian, bahwa dalam beberapa dasawarsa yang lalu, seperti antara tahun-tahun 50 hingga 70-an warga NU tidak banyak yang tertarik kepada kegiatan-kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan demokrasi.  Jika lingkungan NU sebagai kelompok Islam terbesar di negeri ini, tidak begitu tertarik kepada kegiatan tersebut, maka dapat dimengerti mengapa demokrasi tidak begitu diminati oleh “kalangan santri”. Karena itulah pada saat itu, dalam masyarakat kita, perjuangan hak-hak Asasi atau hak perempuan mendapatkan perhatian sangat kecil dari lingkungan santri.

Dengan demikian menjadi nyata, akar-akar budaya yang dimiliki NU tidak berwatak emansipatif, -hal yang merupakan sebuah persyaratan mutlak bagi tegaknya demokrasi. Hal ini lebih diperkuat lagi oleh kenyataan, bahwa puluhan ribu keluarga orang-orang NU bangga memiliki hubungan persaudaraan/perkawinan dengan warga TNI, yang nyata-nyata tidak mengembangkan watak demokratis dalam kehidupan. Yang mereka hargai justru adalah kemampuan teknis /skill, bukannya keprihatinan sosial, -watak yang dilahirkan oleh penindasan sosial. Akibatnya ketika ribuan orang menjadi aktivitas gerakan Islam, namun “elite NU” sendirian.

Dari paparan di atas, jelas bahwa NU tidak terlibat terlalu jauh dalam kemelut intrik politik di negeri ini. Dengan demikian, NU sebenarnya tidak terlalu terikat kepada kepentingan golongan elite yang memenuhi negeri kita selama ini. Jika ada orang-orang NU di kalangan Golongan Karya di tingkat bawah, jumlah mereka tidaklah terlalu besar. Justru terlalu banyak warga NU yang menjadi korban proses munculnya kekuasaan otoriter di negeri kita.  Karena itu praktek-praktek korupsi dan otoriterianisme (kalau tidak mau disebut diktator) menjadi sesuatu yang “dianggap wajar” hingga saat ini. Tugas NU adalah membalikan kenyataan ini. Sesuatu yang mudah dikatakan tapi sangat sulit dijalankan.

NU, ISLAM, DAN DEMOKRASI

Gus Dur

Oleh Abdurrahman Wahid

Peter Mansfield dalam bukunya History of The Middle East, menceritakan bagaimana responsi berbagai bangsa muslim di Timur-Tengah terhadap negara sekuler. Ada yang menerima negara tersebut setengah hati, ada pula sepenuhnya. Ini seperti juga di Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 mengeluarkan Piagam Jakarta dari Undang-Undang Dasar NKRI. Namun demikian masih ada ada yang menerima pemisahan negara dari agama (dalam hal ini Islam) setengah hati, dan ada pula yang menerimanya secara bersungguh-sungguh. Yang menerima setengah hati, dan kemudian hari menjadi partai Islam seperti PPP dan PBB. Sedangkan yang menerima gagasan tersebut sepenuh hati adalah PKB dan PAN, walaupun di dalam kedua partai itu juga masih ada yang berpendapat perlunya negara Islam. Tetapi secara resmi keduanya bukanlah partai Islam, dan ini tidak berati kaum muslimin di dalamnya meninggalkan syariah Islam. Kedua-duanya masih menganggap/menerima peranan syariah dalam menentukan orientasi kedepan. Dengan demikian, syariah masih berlaku, walaupun tidak diundangkan dalam produk-produk negara.

Untuk PAN kita tidak jelas apa sebab pimpinannya tidak mengatakan partainya bukanlah Partai Islam. Tetapi bagi PKB, hal itu berdasar kepada keputusan Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin. Saat itu diajukan pertanyaan, soal wajib tidaknya bagi kaum muslimin mempertahankan secara fisik kawasan Hindia-Belanda -demikian waktu itu Indonesia disebut. Muktamar tersebut menjawab bahwa hukumnya wajib. Keputusan itu mengikuti sebuah literatur terkenal dari masa lampau, Bughyah Al-Mustarysidin, bahwa setiap kawasan dimana dahulunya ada kerajaan Islam harus dipertahankan (secara fisik) karena penduduknya dianggap muslimin (dan memang demikian halnya di negeri kita). Di samping itu, negeri ini (dulu sampai sekarang hingga mungkin seterusnya) kaum muslimin menjalankan ajaran-ajaran agama mereka tanpa diatur oleh pemerintah.

Karena itulah kaum muslimin di negeri ini tidak memerlukan sebuah negara Islam, sebab Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 sudah cukup bagi kaum muslimin di negeri ini. Atas dasar itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada pertengahan 1945 sudah menetapkan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh dengan wilayah-wilayah yang jelas. Ini diterima oleh NU sepenuh hati, hingga pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan Resolusi Jihad. Resolusi itu berbunyi mempertahankan RI yang sekuler itu, dari serangan luar negeri (dalam hal ini tentara Sekutu dan dengan sendirinya pihak Belanda) adalah sebuah kewajiban agama, karena hal itu berarti jihad dijalan Allah SWT. Mempertahankan sebuah negara sekuler sebagai sebuah kewajiban agama, adalah sesuatu yang menunjukan bahwa pemisahan agama dari negara sudah bersifat final bagi NU.

Pandangan NU itu lebih diperkuat oleh Muktamar NU di Asembagus, Situbondo pada akhir tahun 1984, yang menyatakan untuk selanjutnya NU berasaskan Pancasila. Jika landasan semua kegiatan NU yang bersifat formal adalah pancasila dan bukanya Islam, maka lagi-lagi seperti ada penegasan, bahwa syariah Islam harus ditegakan oleh masyarakat sebagai akhlak/moral pribadi, bukanya melalui produk-produk negara, seperti undang-undang dan berbagai peraturan daerah. Hal itu juga penulis terapkan ketika menjadi Presiden. Ketika ada pertanyaan bagaimana dengan undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang disebut sebagai “syariahtisasi hukum  Nasional”, dijawab oleh keputusan sidang kabinet sebualan sebelum penulis lengser dari Kepresidenan, bahwa segala macam undang-undang dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dinyatakan batal. Dan yang harus yang menyatakan hal itu haruslah Mahkamah Agung.

*****

Dalam abad ke 21 ini, soal hubungan antara negara dan agama akan semakin hebat dikalangan negeri-negeri muslim. Namun kerajaan Saudi Arabia, yang oleh banyak kalangan disebut sebagai negaranya “kaum Wahabi”, mendiamkan hal ini sejak tahun 1924. Karena itu setiap pihak dapat mengambil penafsirannya sendiri, termasuk pihak A.S yang melalui perusahaan minyak Aramco yang melakukan penggalian minyak di kawasan itu. Sedangkan para Rajanya secara brturut-turut mengambil langkah dan kebijaksanaan berganti-ganti. Ada Raja yang mendorong sekularisasi, ada yang menentangnya. Karena itu para pejabat tingginya juga terpecah dua dalam sikap, seperti mendiang Ahmad bin Abdul Aziz bin Baz yang menentang sekularisasi habis-habisan dengan mengharamkan rokok.

Sebaliknya kaum nasionalis dikebanyakan di negara Arab menentang negara agama, karena dahulu nasionalisme di negara-negara itu lahir dari penentangan terhadap penjajahan Dinasti Ustmaniyah (Ottoman Empire) dari Turki, dengan para Rajanya yang bergelar Khalifah dan Sultan. Jadi perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Turki, mempunyai identitas yang sama dengan penentangan terhadap Islam. Namun dijaman modern ini muncul gerakan bawah tanah (underground movements) seperti Ikhwanul Muslimin dan Fis (Front Islamic Salvation) di Tunisia dan Aljazair serta PAS (Partai Islam se-Malaysia) masih mencita-citakan negara Islam. Sementara itu, baik MNLF (Moro National Liberation Front) maupun MILF (Moro Islamic Liberation Front) di Mindanao, Filipina Selatan juga memiliki pikiran seperti itu, yaitu penyatuan antara ajaran agama dan produk-produk negara.

Jadi jelaslah, akan muncul dua sikap sebagai responsi/tanggapan. Di satu pihak akan semakin kuat tuntutan akan negara yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam dikemudian hari. Namun ada pula yang bertahan pada pendirian negara harus tetap sekuler. Dalam artian pemisahan antara agama dan negara. Dan masalah mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bersama kaum muslimin, adalah urusan gerakan-gerakan agama di luar tugas pemerintahan. Hal-hal yang menyimpang dari prinsip ini, haruslah dilawan secara terbuka sehingga semua pihak yakin akan kesungguhan hati pihak “sekuler” ini.

NU secara jelas telah menggariskan sikap pandangan ini. Karenanya NU akan selalu menentang gagasan negara Islam untuk Indonesia. menurut cerita keluarga yang tidak dapat dibuktikan secara tertulis. Pada tahun 1943, ayahanda penulis Alm. KH. A Wahid Hasyim, ditemui oleh Laksamana Maeda dari pemerintahan pendudukan Jepang. Ia bertanya, siapa yang akan mewakili bangsa Indonesia dalam negosiasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan pendudukan Jepang? Dua hari kemudian Wahid Hasyim menyampaikan jawaban ayah beliau, Alm. KH. M Hasyim As’yari dari Tebu Ireng Jombang, bahwa Seoekarno-lah yang paling layak menjadi wakil bangsa Indonesia. Dari hal ini jelaslah, beliau lebih memikirkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan yaitu NU.

Nah, sekarang NU lebih memperkuat argumentasinya mempertahankan konsep sekularisme agama dari negara itu. Yaitu bahwa NU akan mengembangkan demokratisasi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dan nilai-nilai Islam yang sangat demokratis, harus menjadi motor bagi upaya demokratisasi Indonesia. Sedangkan nilai-nilai yang tidak emansipatif, seperti  wanita lebih rendah kedudukan hukumnya daripada pria, haruslah diganti. Ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama Alm.KH. Wahid Hasyim, bahwa murid perempuan dapat diterima di SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama), yang kemudian menjadi Fakultas Syariah di IAIN/UIN di seluruh Indonesia. Ini mudah dikatakan namun sulit dilakukan, bukan?

Jakarta, 28 Januari 2004

KATA TUKANG BUKU: NEGARA JAWA BUKAN NEGARA PANCASILA

Presiden Jokowi

Anak muda millenial ini lebih suka baca tulisan novel atau artikel yang sifatnya storytelling, bahkan mungkin lebih banyak yang suka mendengar dan menonton visualisasi video di YouTube baik itu tentang mata pelajaran, atau hanya sebatas nonton berbagai macam tutorial. Hehehe... 

Saya tidak ingin mengangkat sebuah issue rasisme atau mendiskriminasi salah satu kelompok identitas tertentu. Anggap saja tulisan ini hanya sebatas humor, ya memang manusia itu Homo Ludens bukan begitu dalam teori psikologinya? 

Oleh karena manusia itu Homo Ludens yaitu makhluk yang suka bermain, anggap saja tulisan ini tulisan mainan, toh terekam dalam Nash Al-Qur'an juga kok dunia itu Lahwun wa La'ib (tempat bermain dan bersenda gurau) bukan begitu Pak Ustadz? 

Saya tak pandai berkomunikasi apalagi dengan berbagai teori kontemporernya, dan saya juga tak pandai beretorika seperti Anies Baswedan yang telah mampu merubah Ibukota menjadi Ibukata, itu kata Jokowers. Ya itulah kontestasi dalam demokrasi. Kadang kita pun tak sempat merawat akal sehat, kata Rocky Gerung. Iya gak? 

Sekali lagi tulisan ini bukan untuk memunculkan wacana rasisme atau SARA. Tapi tulisan ini saya sampaikan dengan joke-joke lucu dari tukang buku dan stereotip orang Sunda. 

Tempo hari yang lalu saya sengaja mampir ke toko buku punya orang Batak, sebut saja Ucok. Saya memang sudah rutin setiap ada buku baru pasti dikabari sama anak buah si Ucok itu, namanya Hendra orang Karawang. Komplit lah di toko buku itu etnis yang memang punya resistensi terhadap suku Jawa. Tapi hanya jadi bahan guyon doang kok! Hehehe.

Memang negara ini banyak didominasi oleh orang-orang Jawa di kalangan elit pemerintah dan elite politiknya, kata si Ucok---orang Batak cuma jadi bumper saja. Jadi anjing menggonggong aja, tapi kadang jadi king maker, tandasnya. 

Lanjut Ucok mengkompori saya dengan sejarah Perang Bubat, biasa lah tukang buku itu lebih pintar dari pada mahasiswa atau doktor sekalipun. Kata dia, bukannya orang Sunda punya sejarah kelam dan Jawa? Jawab saya, iya Bang. Hahaha. Kau sensi juga sama Jawa rupanya. Sontak Ucok dengan ketawa. Hahaha

Jadi begini Bang, memang dalam tradisi oral masyarakat Sunda yang dari lisan ke lisan itu, kami masyarakat Sunda tidak dikehendaki nikah dengan orang Jawa, baik itu Jawa Tengah atau Timur dalam hukum adat kami. Jawab saya ke Bang Ucok. 

Terus dia melanjutkan diskusi, begini Kal. Dari dulu memang presiden kita ini orang Jawa dan di sekelilingnya orang Jawa semua, paling-paling orang Sunda itu paling banter jadi menteri itu juga paling satu orang. Tapi, saya salut sama Jokowi. 

Saya salut sama Jokowi telah merubah seluruh perspektif masyarakat di luar Jawa, bahwa pemerintahan Jokowi-Jk tidak Jawa sentris seperti presiden sebelumnya yang hanya fokus pembangunan di pulau Jawa saja, namun Jokowi-Jk telah membangun Indonesia Sentris. Jokowi mampu merubah stigma NEGARA JAWA BUKAN NEGARA PANCASILA menjadi NEGARA PANCASILA BUKAN NEGARA JAWA. Ini asli keren Kal. Jokowi bukan lagi on the track, tapi sudah on the right track memimpin Indonesia. 

Waaah, ngeri kali pemikiran ente Bang. Kata saya. Memang tukang buku itu keren banget lebih pintar daripada mahasiswa dan profesor. Hahaha...

ISLAM, NEGARA DAN ULAMA

Habib Anis Sholeh Ba'asyin

Oleh Habib Anis Sholeh Ba’asyin

Konon, Imam Ali pernah berpesan agar sepeninggalnya kelompok Khawarij tidak lagi diperangi. Alasannya: mereka sekedar pencari kebenaran yang tersesat. Seperti diketahui, Khawarij adalah pengikut Imam Ali yang berbalik memerangi beliau.

Ada dua sisi yang harus dipertimbangkan untuk memahami pesan ini. Pertama, pesan ini mesti dibaca sebagai ucapan khalifah (pemimpin pemerintahan) yang punya legalitas memerangi pemberontak.

Kedua, pesan ini sekaligus juga menyiratkan kekhawatiran: jangan-jangan setelah beliau, para pengikutnya salah mempersepsikan peperangan ini dan mengangkatnya menjadi persoalan keagamaan.

Sejak awal, perang tersebut memang bertujuan menumpas pemberontakan. Sama seperti perang Jamal di Shiffin -yang diotaki Thalhah dan Zubair dengan ‘Aisyah, janda Rasulullah, sebagai simbolnya- dan perang terhadap Mu’awiyah. Semua perang ini tidak bisa dibaca sebagai upaya menumpas paham keagamaan yang dianggap sesat.

Persoalan yang sama, sebelumnya juga ditunjukkan oleh khalifah pertama, Abubakar Ash-Shidiq, saat memerangi Musailamah yang mendakwakan dirinya sebagai nabi.

Perang ini juga bukan karena Musailamah -yang kemudian dijuluki al-kadzab, pendusta- mendakwakan dirinya sebagai nabi; tapi lebih karena Musailamah menyabot pajak yang harus diserahkan pada pemerintah pusat.

Sekedar catatan: selain Musailamah di Yamamah, ada juga Aswad bin Ka’ab al-‘Unsi di Yaman yang juga mengaku sebagai nabi. Mereka berdua sudah mengaku sebagai nabi bahkan di masa hidup nabi; dan tidak pernah kita dengar reaksi berlebihan Nabi Muhammad terhadap klaim kenabian mereka.

Yang kita tahu, Musailamah ditindak ketika mulai memberontak terhadap pemerintah pusat, sementara Aswad al-‘Unsi ditindak oleh gubernur Yaman dengan alasan yang sama, dan terbunuh tepat sehari sebelum wafatnya Rasul.

Contoh lebih telanjang bahkan bisa dilihat pada gradasi penyikapan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasalam terhadap kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Peperangan yang dilakukan Nabi terhadap mereka, jelas bukan karena ke-Yahudi-an mereka; karena sebelumnya mereka diterima sebagai warga yang terikat dalam pakta hidup bersama di Madinah, tapi karena mereka terang-terangan mengkhianati pakta ini dan membantu musuh memerangi Nabi.

Artinya, klaim keagamaan tidak pernah dipakai menjadi landasan permusuhan apalagi peperangan, paling tidak bagi generasi-generasi awal kaum muslimin. Catatan tentang peristiwa semacam ini sesungguhnya berlimpah dalam sejarah awal Islam.

Agama dan Negara

Benang merah yang bisa ditarik dari sedikit ilustrasi ini adalah kenyataan diakuinya garis batas yang tegas antara apa yang kita sebut sebagai klaim keagamaan dengan apa yang kita namakan sebagai klaim kenegaraan. Secara sederhana, klaim negara lebih didasarkan pada konsensus-konsensus. Konsensus yang secara kategoris meliputi pengertian ma’ruf, yang sudah diketahui atau diterima bersama; dan pengertian munkar, yang diingkari bersama.

Nah, semua tindakan hukum dan militer yang kita contohkan diatas, bisa diasumsikan diambil berdasar pertimbangan-pertimbangan kenegaraan, dan bukan berdasar pertimbangan keagamaan. Karena secara keagamaan, ada doktrin yang jelas tentang ‘tak ada paksaan dalam beragama’ (QS 2: 256); dan “Kebenaran itu dari Tuhanmu; maka siapa ingin, silahkan percaya (beriman), dan siapa ingin, silahkan juga menolak (kafir)” (QS 18: 29).

Pada dasarnya kekafiran terhadap klaim kebenaran yang dibawa agama sekalipun, tidak pernah bisa menjadi argumen untuk memusuhi apalagi memerangi seseorang atau suatu kelompok.

Kekafiran hanya bisa dijadikan landasan permusuhan dan peperangan, bila pengertiannya diterjemahkan sebagai praksis sosial-politik, berupa pembelotan atau pemberontakan pada konsensus kenegaraan. Karena itu, gejala seperti ini sebenarnya akan lebih mudah dipahami bila dibaca sebagai semacam ‘kekafiran sosial politik’, dan bukan dibaca secara eksklusif sebagai ‘kekafiran agama’.

Kalau kita lebih teliti, bahkan penyataan perang terhadap kaum kafir yang disebut Al-Qur’an sekalipun, sebenarnya juga harus ditafsirkan dengan merujuk pada pengertian gejala ‘kekafiran sosial politik’ seperti ini, dan bukan kekafiran ideologis atau keagamaan seperti selama ini sangat mungkin banyak disalah pahami.

Karena kalau yang dimaksud adalah kekafiran ideologis atau keagamaan, maka jelas ini akan bertentangan dengan penyataan tentang kebebasan beragama yang sejak awal justru sudah dimaklumkan Al-Qur’an sendiri.

Semua contoh ini bertentangan secara diametral dengan argumen yang pernah dicoba kembangkan oleh kelompok Khawarij yang disebut di awal tulisan ini. Merekalah kelompok yang sejak awal justru secara eksklusif mencoba mengembangkan argumen keagamaan untuk melakukan permusuhan atau peperangan dengan pihak lain. Mereka mencoba mengeksplorasi batas mukmin-kafir dan mengkonstruksi wilayah eksklusif, lantas memerangi siapapun yang menolak pandangan mereka ini.

Lebih jauh, dengan cara yang salah, mereka bahkan mencoba menarik realitas historis -dalam hal ini upaya perdamaian yang dilakukan pihak Imam Ali dengan Mu’awiyah- ke tingkat meta-historis dengan kampanyenya ‘tiada hukum kecuali bagi Allah’ (la hukma illa lillah).

Dengan sikap ini, mereka dengan sengaja menjumbuhkan pengertian agama dengan negara, dan memandang negara semata-mata sebagai ekstensi agama. Sementara pengertian agama sendiri dirumuskan secara sangat general dan abstrak, sehingga sulit dilacak aplikasi dan otorisasinya dalam realitas sejarah.

Tanggapan Imam Ali terhadap klaim ini, mungkin bisa dipakai untuk menggambarkan sikap generasi muslim awal terhadap substansi polemik hubungan agama dengan negara.

Terhadap klaim ini, beliau berargumen: “Memang benar ‘tiada hukum kecuali bagi Allah’. Tapi dengan kalimat ini, orang-orang itu bermaksud mengatakan ‘tiada pemerintahan kecuali bagi Allah’. Padahal masyarakat harus punya pemerintahan, apakah baik atau buruk!”

Apa yang diungkapkan Imam Ali ini secara substansial membongkar pandangan yang mencoba memberi stempel universalitas atau keabadian pada kekuasaan duniawi. Kekuasaan duniawi selalu akan berwajah parsial, partikular dan rapuh. Mengingkari watak ini hanya akan menggiring orang untuk tergoda membangun rezim otoritarian.

Sayangnya, polemik ini terhenti bersamaan dengan wafatnya Imam Ali dan berkuasanya Mu’awiyah. Munculnya kerajaan menggantikan kekhalifahan, dianggap tidak lagi merepresentasikan Islam; dan mengubur dalam-dalam (mungkin sampai sekarang) upaya untuk mengeksplorasi wacana ini.

Belakangan, para ‘ulama bahkan hanya mengakui empat khalifah pertama (khulafaur rasyidun, para pemimpin yang mendapat petunjuk) sebagai representasi kepemimpinan Islam, tanpa perumusan yang jelas tentang keniscayaan format hubungan antara agama dan negara.

Sementara kepemimpinan sultan-sultan dalam sejarah kaum muslim -meski sering menyandang gelar amirul mukminin (pemimpin orang-orang beriman)- tidak pernah diakui sebagai representasi sahih dari Islam.

Ulama dan Kekuasaan

Tidak diakuinya sultan-sultan sebagai representasi Islam, tentu saja menjadikan peran ulama sangat penting. Kenyataan ini diam-diam menciptakan ketegangan baru antara kalangan ulama, yang dianggap sebagai pemangku otoritas keagamaan; dengan kalangan pemerintah, yang dianggap sebagai pemangku otoritas kenegaraan.

Ketegangan yang dikutub ekstrimnya bahkan memunculkan -sebagaimana diungkapkan Imam Al-Ghazali- idiom ulama su’ (busuk) bagi ulama yang membina hubungan dengan kekuasaan. Ketegangan yang secara laten cenderung bersifat oposisional semacam ini, terus mengalami pengerasan atau pelunakan sepanjang sejarah dan cenderung menjadi arus utama tradisi keulamaan.

Tapi, meski demikian, pada akhirnya tradisi ini terasa makin luntur dan cenderung tersisihkan. Keniscayaan hubungan ulama dan kekuasaan pun tak bisa dihindari. Betapa pun, kekuasaan butuh ulama untuk menjustifikasi kekuasaannya; sementara ulama butuh kekuasaan untuk mengefektifkan pemberlakuan pendapatnya.

Ini sering menyebabkan terjadinya kompromi-kompromi -atau bahkan identifikasi- ulama dengan kekuasaan. Dan pola hubungan semacam ini tidak selalu menghasilkan hal-hal yang positif. Mereka yang tetap mencoba bertahan pada sikap oposisional sering diberangus, atau setidaknya harus menyingkir dari percaturan. Banyak tokohnya yang dibunuh atau dipenjarakan.

Tentu ini tidak menguntungkan perkembangan pemikiran Islam. Karena versi-versi pemikiran yang berkembang kemudian hanyalah versi-versi yang relatif akomodatif terhadap kekuasaan. Versi yang lahir dari hasil perkawinan ulama dan kekuasan. Sesuatu yang sempat dikritik oleh Hassan Hanafi sebagai menifestasi ‘Islam Kanan’.

Dibalik semua ini, satu catatan penting yang sepertinya sering dilupakan adalah: meski dicoba kawinkan dengan kekuasaan negara, peran ulama tetap tidak pernah bisa disejajarkan dengan peran khalifah.

Oleh sebab itu, mereka tidak pernah boleh dan tidak pernah bisa berperan seolah sedang memimpin atau menjaga suatu wilayah atau suatu komunitas atau suatu konsensus, karena untuk peran ini dibutuhkan prasyarat-prasyarat lain yang berada di luar kapasitas keulamaan itu sendiri.

Bukan kebetulan bila pendapat ulama kemudian disebut sebagai fatwa, yang secara kategoris berarti pendapat hukum yang tidak mengikat, yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum yang muncul di masyarakat.

Tanpa sokongan kekuasaan yang mengangkatnya menjadi hukum positif (yang justru menghasilkan komplikasi sejarah seperti disebut diatas), pendapat mereka hanya mungkin berlaku efektif pada orang atau kelompok yang mengakui otoritas mereka tanpa boleh memaksakan pemberlakuannya secara umum.

Nah, kalau seorang khalifah saja tidak bisa secara eksklusif memusuhi atau memerangi suatu kelompok berdasar klaim keagamaan seperti dicontohkan di muka; apalagi kalangan ulama yang nota bene tak pernah memiliki mandat kenegaraan.

Kalau kebiasaan semacam ini tetap diteruskan, ada kekhawatiran lembaga keulamaan akan terdegradasi menjadi lembaga kekuasaan. Dan kalau sudah begitu, biasanya yang mengemuka adalah semangat konservatifnya dalam mengusung klaim sebagai para penjaga kebenaran. Ini terjadi karena fokus utama mereka rawan tergelincir menjadi mempertahankan kekuasaan.

Al Qur’an memberi contoh, lewat kisah Isa AS, betapa pada kutubnya yang paling ekstrim semangat semacam ini justru potensial menjegal realisasi kebenaran itu sendiri. Para penentang Isa alaihi salam adalah para ulama pengusung bendera konservativisme keagamaan, yang dengan satu dan lain cara merasa sedang menjadi wakil paling sah dari suara Tuhan.

Tak heran mereka begitu bersemangat ‘membunuh’ kebenaran Isa alaihi salam, atas nama ‘kebenaran’ yang mereka yakini. Paling tidak, karena dalam perspektif mereka, suara Isa alaihi salam adalah suara Iblis. Sementara bagi Isa alaihi salam sendiri, kehadiran mereka justru bersemangat Iblis yang tak berhenti menjegal tiap realisasi kreatif dari kebenaran.

Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan: pertarungannya selalu atas nama Allah dan kebenaranNya.

DI BALIK TUDUHAN KAFIR DAN ANTI ISLAM

Pak Dhe menatap masa depan

Seorang pemulung kayu bakar di tengah hutan mendapati tunggul dan tumpukan kayu berceceran, baginya itu bukan rintangan seperti driver mobil offroad yang menjelajahi hutan untuk nafsu sensualnya. Ia malah mengambilnya untuk kebutuhan dapur di rumah. 

Analogi sederhana seorang calon presiden tahun 2014 yang dihantam puluhan mungkin ratusan issue Politik "Black Campaign" dari mulai PKI hingga Kafir Harbi, menimpanya. Tapi, ia menjadikan hal itu sebagai Boomerang bagi lawan politiknya, karena masyarakat sudah cerdas bahwa itu bukan kampanye sehat dan tidak diterima oleh iklim demokrasi Indonesia. 

Sellow tapi pasti. Itu istilah yang dijadikan sikap dan perilaku yang dijalan oleh Pak Joko Widodo sampai saat ini. Yang penting, kerja, kerja, dan kerja. Bukan begitu? 

Baru-baru ini sebuah lembaga Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), sebuah lembaga think tank berpengaruh di Amman, Yordania melansir 500 Tokoh Muslim berpengaruh di dunia "The World’s 500 Most Influential Muslims 2016".

Menariknya di tahun 2016 ada seorang tokoh muslim yang sering dituduh kafir dan sekongkol zionisme, mendapatkan peringkat ke 4 sebagai Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia. Ia adalah pimpinan tertinggi Iran yaitu Ayatullah Ali Khamenei. 

Tokoh itu sangat ditakuti oleh Israel dan sekutunya Amerika Serikat, Saudi, Qatar, dan Turki. Karena, satu-satunya negara Islam yang mempunyai nuklir dan persenjataan militer paling lengkap adalah Iran, dan dibantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang relatif maju. 

Jokowi? Siapa tuh. Tukang kayu? Cebong? Kampret? China? PKI? Tafir, eh Kafir?. 

Itu selalu jadi pertanyaan yang jadi bulan-bulanan netizen. Kenapa bukan Prabowo? Habib Rizieq? Bachtiar Nasir? Shobri Lubis? Munarman? Al-Khottot? Felix Siauw? Siapa lah itu. Lanjutkan saja sendiri! Wong Imam besarmu aja belum pulang. 

Jokowi memang keren, dengan seketika para hatersnya diam membisu. Mana tuh Imam Besar yang katanya dapat menggerakkan 7jt masa aksi 212. Wow.! 

Bagi kita yang selalu setia terhadap perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan patut kita syukuri. Jokowi dikenal dengan sosok yang populis, dia bukan dari kalangan Agamawan, Militer, Cendekiawan, atau Orang Kaya. Jokowi hanya sebatas masyarakat sipil layaknya kita. Oleh karenanya Jokowi adalah Kita. Cieee kampanye yeee! 

Presiden kurus itu terdaftar sebagai peringkat ke 16 Tokoh muslim berpengaruh di dunia versi Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC). Bukan hanya Jokowi, ada juga tokoh lain seperti KH. Sa'id Aqil Siradj menempati peringkat ke 22 dan Habib Luthfi bin Yahya di peringkat ke 41. Dari ke tiga tokoh ini ada dua tokoh lain yang termasuk daftar tokoh Islam berpengaruh di dunia yaitu Prof. Sirajuddin Syamsuddin (mantan ketua umum PP. Muhammadiyah) dan Dr. Haidar Bagir (Pemilik buku Mizan).

Lima tokoh itu adalah orang-orang yang selalu mengkampanyekan Islam damai atau Islam Rahmatan Lil'Alamin. Jokowi berdakwah dengan membangun Indonesia dari mulai pambangunan infrastruktur, SDA dan SDM, Kang Sa'id dan Pak Din berdakwah dengan dua organisasi besarnya NU dan Muhammadiyah, Habib Luthfi dengan ceramah-ceramahnya yang menyejukkan dan lembaga thariqahnya, Haidar Bagir berdakwah dengan tulisan-tulisan Islam damai di produk bukunya. 

Yang lain kapan nyusul? 

DHANI YANG SUDAH TAK BER-AHMAD

Dhani mencium bendera NU

Seorang repper Amerika bernama Jayceon Terrell Taylor pernah mendapat kecaman dari seluruh warga Kristiani di dunia gara-gara cover albumnya yang berjudul Jesus Piece itu menampilkan gambar Jesus yang bertato, menggunakan bandana, dan kalung emas layaknya seorang gangster.

Jayceon dikenal dengan sebutan panggungnya The Game. The Game menjelaskan bahwa makna dibalik cover tersebut adalah supaya orang-orang bisa mencintai Tuhan dan menjadi seperti Tuhan, tapi masih bisa menikmati indahnya hidup dengan cara manusia. Gereja Katolik di Roma memprotes keras The Game dan juga perusahaan musik tempatnya bernaung. Tapi The Game sama sekali tidak merasa bersalah akan pilihannya tersebut.

Kita juga mengenal musisi kontroversial Indonesia yang pernah berlindung di ketiak Gus Dur dan Nahdlatul Ulama atas nama pembebasan berekspresi dan berpendapat, ia adalah Ahmad Dhani. Yang lebih kontroversial dari pada The Game, Dhani memicu pro-kontra di kalangan Islam Indonesia waktu itu.

Bukan hanya pada cover albumnya saja, Dhani juga sangat kontroversial dalam videonya.  Dan simbol-simbol yang ia gunakan adalah simbol yang sangat resistensinya tinggi di Indonesia, yaitu simbol Freemason, dan Yahudi. Meskipun menurutnya itu adalah simbol dari manunggal ing kaulo lan gusti ajaran dari Siti Jenar, dan Dhani tidak merasa bersalah atas itu.

Dhani juga dikenal dengan dua bukunya yaitu Manunggaling Dewa dan Makrifat Cinta Ahmad Dhani (Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar Dalam Syair-Syair Dhani). Hebat kan?

Namun, Dhani yang kini bukan Dhani yang dulu. Dulu ada Ahmadnya sekarang hilang Ahmadnya. Masa sih? Emang udah ganti nama ya di KTP? Oh tidak.

Dhani yang dulu sangat memahami betul ajaran tasawuf, dimana ajaran ini selalu bersebrangan dengan ajaran Islam puritan atau Islam fundamentalis. Oleh karenanya Dhani dulu sangat menghargai Gus Dur dan menghormatinya.

Sekarang Dhani sudah konyol, masa Habib Rizieq disamakan derajatnya dengan Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari (Pendiri NU). Jelas tidak! Dhan. Hasyim Asy'ari ulama yang mengkader bukan kabur. 

Meskipun Dhani sudah lupa dengan kiai-kiai NU dulu yang membantunya, setidaknya Dhani harus tetap takdzim sama Kiai NU. Masa jadi orang gak tau diuntung.

Hanya gara-gara peda pilihan di pilpres 2014, Dhani harus menjilati ludah orang yang dulu mendemonya supaya masuk bui dengan pasal penistaan agama atau simbol agama. Dhani oh Dhani! Nama Ahmadmu sudah hilang!

Dhani sekarang banyak terjerat kasus hate speech (ujaran kebencian) dan hoax, mungkin Dhani sudah kena tulahnya. Hahaha... Dhan Dhan, idealisme itu di hati bukan di perut. Bro! Jadi lah Ahmad (Muhammad) yang memang betul-betul idealis memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan yang dilandaskan toleransi.

Semoga nama Ahmad-mu kembali!

CAPRES MEDIOKER DAN CAWAPRES OVERCONFIDENT

Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar

Pulang malu tak pulang rindu, kira-kira seperti itu kalimat yang tertulis di mobil-mobil truk pengangkut kayu yang telah menginspirasi lagu Armada. Istilah itu, ibarat seorang nelayan yang takut mengarungi lautan hanya karena ombak sedikit pasang. Tapi ia harus mencari ikan, tak mungkin pula bertangan hampa menahan malu. Akhirnya ia menggantung di tengah, antara daratan dan gulungan ombak samudera.

Nelayan "tanggung" seperti itu akan pada akhirnya mendarat dan membuat kisah besar bagaimana harus bertarung melawan pasang ombak raksasa, dan pada akhirnya: kalah. Gagal.

Dalam psikologi, inilah masa di mana manusia kecil merasa dewasa. Gimana sih, anak kecil ingin dianggap anak dewasa, atau orang miskin ingin dianggap kaya atau belagu kaya, iya gak? Dan karena itu, maka tingkah lakunya menggelikan. Ingin berbuat besar tapi hanya sampai pada kata-kata.

Maka kita menyebutnya dengan istilah Manusia "Nanggung", dalam istilah sepak bola ada klub B, atau klub yang di sebut bagus tidak; - jelek juga tidak, istilah ini disebut MEDIOKER.  Manusia seperti ini, adalah manusia dengan karakter dan perilaku yang SELALU GAGAL menunjukkan kesejatiannya, inkapabel, tapi selalu mengharap dihargai setinggi mungkin. Pada situasi sosial termutakhir, kita sering menemukan model manusia seperti ini. Ya, entah itu siapa, tergantung lingkungan anda.

Itu yang pertama tipe manusia MEDIOKER. Kedua ada manusia OVERCONFIDENT (kepedean bangeeet), ibarat you mau deketin cewek tapi pakai jurus klaim, ngerti gak? Jadi gini, umpamanya you diceng-cengin sama temen you "karena jomblo", akhirnya you klaim salah satu cewek di kampus you "bahwa dia pacar you", yang padahal cewek itu gak suka sama you. Perasaan kayak gini kan berat banget, beban moral jadi jomblo itu, apalagi cawapres jomblo. Uh....!!!

Tapi, cawapres jomblo "klaim" itu biasanya sok-sokan jadi manusia sejati. Berakrobat dan bermanuver demi integritas pribadi dan kelompoknya. Namun, hebatnya dia gak "Nanggung" kayak Capres Medioker tadi, si petahana belum ada keputusan saja sudah deklarasi untuk mendampinginya di priode selanjutnya. Hahaha.

Get over yourself! Bro!

Dari keduanya, ketika ukuran-ukuran kesejatiannya, integritas pribadinya, atau standar normatifnya, dan elektabilitasnya mengalami kerancuan, maka muncul sebagai manusia yang mencitrakan dirinya entah lewat mimbar agama, panggung orasi, headline surat kabar, atau TV Commercials. Kalau tidak seperti itu, ia bisa "noone" atau tak lebih dari kurcaci.

Tapi masyarakat gamang, akan mudah menerima pencitraan itu, bahkan memujanya sambil mengarak-araknya di tengah kerumunan masa, atau mengangkatnya sebagai seorang panglima yang tak perlu ada istilah panglima di terma itu.